Menteri Kesehatan RI Prof. Dr. dr. Nila F. Moeloek SpM (K) kembali melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat, Selasa (17/4). Pada kunjungan kali kesembilan ini, selain meresmikan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) perbatasan di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Menkes dijadwalkan akan menghadiri Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) di Hotel Kapuas Palace Pontianak pada Rabu (18/4). Di sela kedua agenda tersebut, Menkes Nila menyempatkan diri mengunjungi Posyandu Mekar Sari di Kompleks Bali Agung II Pontianak Selatan dan Puskesmas Sungai Durian Kabupaten Kubu Raya. Di kedua tempat itu, kehadiran Menkes disambut antusias warga dan para petugas medis.
\Di Puskesmas Sungai Durian Kabupaten Kubu Raya, kehadiran Menteri Nila di tengah jam pelayanan menarik perhatian warga yang tengah berobat. Bahkan sejumlah petugas medis tampak antusias melihat kehadiran orang nomor satu di jajaran Kementerian Kesehatan RI itu. Tanpa mengganggu pelayanan yang tengah berlangsung, Menkes Nila meninjau satu persatu ruang pelayanan dan fasilitas yang tersedia. Termasuk menyaksikan kegiatan pelayanan kesehatan yang sedang berlangsung. Menkes juga berdialog dengan sejumlah warga yang tengah berobat.
\“Suami ibu profesinya apa? Tolong diusahakan bayinya diberi air susu ibu. Itu bagus sekali untuk pertumbuhan anak,” kata Menteri Nila memotivasi seorang ibu yang tengah memeriksakan anaknya.
\Seusai peninjauan, Menteri Nila menerangkan kehadirannya untuk melihat sejauh mana pelayanan terhadap warga, terutama terkait capaian imunisasi dan Jaminan Kesehatan Nasional terhadap masyarakat. Dirinya berharap Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga dapat berjalan dengan baik.
\“Tadi saya kira bagus sekali. Ada Tim Mobile Clinic (TMC). Jadi sudah cukup lama TMC ini. Saya tadi melihat baik dari masyarakat sudah mulai mengerti datang sendiri, atau memang ada proaktif dari petugas dan ditambah bantuan dari kader-kader posyandu,” kata Menkes memuji.
\Menurut Menteri Nila, sosialisasi kesehatan menjadi tanggung jawab bersama semua pihak. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Semuanya, ia menegaskan, harus bergerak bersama.
\“Harus sama-sama. Bottom-up dan top-down harus bersama. Jadi artinya memang gizi itu bukan hanya (soal) kesehatan. Ada ketahanan pangannya, ada kemiskinan di sini. Dan kami mengharapkan nanti juga dengan Kementerian Desa itu juga melakukan pemberdayaan masyarakat. Termasuk nanti kesehatan di sana,” tutur Menkes menerangkan.
Last Update: Apr 18, 2018 / 10:19 AM